NarasiKepri.com, Batam – Lonjakan tajam permintaan izin pembelian senjata api terjadi di Israel dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dipicu meningkatnya ketegangan dan serangan antara Israel dengan Hamas di Gaza serta Hizbullah yang terus membombardir wilayah Israel Utara.
Menurut laporan Al Arabiya, sebanyak 42.000 perempuan di Israel telah mengajukan izin untuk memiliki senjata api sebagai langkah untuk melindungi diri mereka dari serangan Hamas.
Jumlah ini melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelum pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, di mana hanya ada 18.000 pemohon izin senjata api.
“Sejak 7 Oktober, segalanya berubah sedikit,” ungkap Limor Gonen, seorang profesor ilmu politik di Israel, yang baru-baru ini menghadiri kelas penanganan senjata di lapangan tembak di Tepi Barat.
“Saya tidak pernah berpikir untuk memiliki senjata sebelumnya, tetapi situasi saat ini telah mengubah pandangan saya.”
Peningkatan permintaan ini juga dipicu oleh perubahan kebijakan di bawah pemerintahan sayap kanan Israel dan menteri keamanan Itamar Ben Gvir, yang memperlonggar undang-undang senjata.
Menurut Ben Gvir, memberikan senjata kepada warga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri dari serangan militan.
Namun, langkah ini tidak tanpa kontroversi. Para kritikus kebijakan ini, seperti Mohammad Darawshe dari Givat Haviva Center for Shared Society, mengkhawatirkan bahwa pelonggaran kepemilikan senjata dapat memicu lebih banyak kekerasan antara Israel dan Palestina.
Contohnya adalah insiden tragis di mana Yuval Castleman, seorang warga sipil Israel bersenjata, ditembak mati oleh polisi yang keliru mengira dia sebagai penyerang Palestina di Yerusalem.
Hingga saat ini, debat mengenai pelonggaran kepemilikan senjata api masih terus berlangsung di Israel. Pendukung dan penentang kebijakan ini menyuarakan pandangan mereka masing-masing mengenai dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.
