NarasiKepri.com, Batam – Aliansi Batam Menggugat (ABM) kembali mengajukan surat penolakan resmi kepada PT PLN Batam terkait penyesuaian tarif listrik yang diberlakukan mulai 1 Juli 2024.
Surat kedua dengan nomor 038/SK-ABM/07-2024 tertanggal 22 Juli 2024 ini ditujukan langsung kepada Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra.
Ketua ABM, Rico Yuliansyah, mengungkapkan bahwa surat ini merupakan penegasan ulang mengenai penolakan mereka terhadap kebijakan kenaikan tarif listrik.
Dalam surat tersebut, ABM mengemukakan tujuh alasan utama yang mendasari penolakan mereka:
- Regulasi yang Belum Berubah: Belum adanya perubahan pada Perda No. 5 Tahun 2017 dan Pergub Kepri terkait tarif listrik dan tingkat mutu pelayanan.
- Informasi TMP: Kurangnya informasi mengenai kompensasi yang akan diberikan jika terjadi pemadaman sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
- Kurangnya Sosialisasi: Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Batam sebelum tarif listrik dinaikkan.
- Kondisi Ekonomi: Ekonomi masyarakat Batam yang baru mulai stabil pasca-pandemi Covid-19.
- Biaya Tambahan Pendidikan: Beban tambahan yang ditanggung masyarakat karena tahun ajaran baru.
- Regulasi yang Tidak Sama: Belum diterapkannya aturan serupa dengan PT PLN (Persero) mengenai pemasangan daya dan penurunan daya.
- Waktu Kenaikan Tarif: Kenaikan tarif dilakukan menjelang Pilkada, seharusnya dilakukan setelah tahapan pilkada dan regulasi terkait dilaksanakan.
Rico menegaskan bahwa ABM sangat menghormati kebijakan PT PLN Batam namun berharap agar perusahaan mempertimbangkan kembali penyesuaian tarif berdasarkan alasan yang telah disampaikan. Jika permintaan ini tidak diindahkan, ABM mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa.
“Kami sudah dua kali menyurati PT PLN Batam dan juga PT PLN (Persero) dengan tembusan kepada Presiden dan Menteri ESDM. Jika tidak ada perubahan, kami akan melakukan demo hingga penyesuaian tarif listrik dibatalkan,” tegas Rico.
ABM berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Batam dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Penulis: redaksi
