NarasiKepri.com, Batam – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan mengeksekusi mati sebanyak 30 pejabat pemerintah sebagai bentuk sanksi atas kegagalan menangani banjir bandang yang melanda provinsi Chagang pada Juli 2024.
Banjir dahsyat tersebut menewaskan hingga 4 ribu orang dan menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi.
Menurut laporan dari TV Chosun, stasiun televisi Korea Selatan, para pejabat yang dieksekusi didakwa melakukan korupsi dan melalaikan tugas mereka dalam penanganan bencana.
Baca juga: Pencarian Korban Tenggelam Muchammad Johari di Perairan Batam-Singapura Dihentikan Setelah 7 Hari
Kabar tersebut diperoleh dari pejabat pemerintah Korsel yang mengungkapkan bahwa eksekusi terjadi pada akhir bulan lalu.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan turut memantau situasi ini setelah mendapatkan informasi intelijen mengenai berita eksekusi mati tersebut.
Banjir besar yang melanda wilayah Korea Utara, terutama di sepanjang Sungai Amnok, juga menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas atau hilang, serta merusak ribuan rumah dan lahan pertanian.
Dalam upaya penanggulangan bencana, Kim Jong Un langsung memimpin operasi penyelamatan menggunakan 10 helikopter dan sekoci militer. Setelah kejadian tersebut, Kim Jong Un menyatakan bahwa para pejabat yang mengabaikan tugas mereka akan dihukum keras.
Baca juga:DPRD Batam Tetapkan Delapan Fraksi untuk Masa Jabatan 2024-2029: Berikut Komposisinya
Dari 30 pejabat yang dieksekusi, salah satu yang dipastikan adalah Kang Pong Hun, Sekretaris Utama Komite Provinsi Jagang dan kader partai Workers’ Party of Korea (WPK) pimpinan Kim Jong Un.
Selain Kang Pong Hun, pejabat lainnya yang dieksekusi termasuk Menteri Keamanan Publik Ri Thae Sop, meskipun identitas pejabat lainnya belum diungkapkan secara rinci.
Penulis: redaksi
Sumber: cnn
Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his clock time on this one.