NarasiKepri.com, Batam – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mendesak pertanggungjawaban hukum yang jelas dari Malaysia atas insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat (24/1) lalu.
Insiden tersebut mengakibatkan satu WNI tewas, satu orang kritis, dan tiga lainnya mengalami luka-luka.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan, mengungkapkan bahwa penembakan yang dilakukan oleh APMM adalah tindakan yang tidak menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kami mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Kementerian HAM RI mengutuk insiden tersebut dan mendorong Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif dan independen memantau perkembangan kasus ini, serta mengingatkan Komnas HAM RI untuk berkoordinasi dengan SUHAKAM.
“Kami juga mendorong Komnas HAM RI untuk membahas peristiwa ini dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF),” tambah Manan.
Pada insiden penembakan tersebut, APMM menembaki sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu setelah diduga penumpangnya melakukan perlawanan. Sebagai hasilnya, satu PMI yang teridentifikasi dengan inisial B meninggal dunia, sementara empat lainnya mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
Jenazah B yang berasal dari Riau dijadwalkan untuk dipulangkan ke Indonesia pada Kamis (30/1) setelah proses autopsi selesai.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengecam keras insiden ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menyelidiki kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas APMM yang terlibat jika terbukti menggunakan kekuatan berlebihan. (d)
