NarasiKepri.com, Jakarta – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Selasa (4/3/2025) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra hadir langsung dalam pertemuan yang membahas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk Semester II Tahun 2024 serta pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V.
Acara ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri oleh berbagai entitas kementerian dan lembaga yang berada di bawah DJPKN V, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia menyampaikan bahwa hingga batas waktu 28 Februari 2025, seluruh kementerian dan lembaga di lingkungan DJPKN V telah menyerahkan laporan keuangan unaudited Tahun 2024 kepada BPK RI. Atas capaian ini, BPK memberikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Dukungan BP Batam terhadap Tata Kelola Transparan
Li Claudia menegaskan bahwa BP Batam mendukung penuh upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi untuk meningkatkan integritas pengelolaan keuangan negara.
“Terima kasih kepada BPK RI atas langkah preventif serta asistensinya kepada Kementerian dan Lembaga, khususnya BP Batam. Ini adalah bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Li Claudia.
Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, ia menegaskan komitmen BP Batam dalam menjaga akuntabilitas keuangan guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama delapan tahun berturut-turut dan ditargetkan kembali untuk tahun ini.
Selain itu, Li Claudia juga memastikan bahwa BP Batam akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan.
“Untuk mencegah temuan yang berulang, kami akan mendiseminasi permasalahan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada seluruh jajaran BP Batam. Ini sesuai dengan arahan BPK dan akan segera kami sinkronkan dengan tim internal,” pungkasnya.
Keikutsertaan BP Batam dalam entry meeting ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan, sejalan dengan visi pemerintahan yang lebih bersih dan profesional.
