NarasiKepri.com, Batam – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang masih bertahan di kampung mereka dan menolak relokasi dalam proyek Rempang Eco City.
Seperti diketahui Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha beberapa waktu lalu menggelar rapat koordinasi untuk pengembangan Rempang Eco City. Pertemuan ini membahas realisasi serta rencana aksi mendukung investasi, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar.
Rapat koordinasi ini berlangsung setelah kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Batam pada 12 Juli 2024. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City.
“Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apa-apa,” kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau.
Boy menegaskan mayoritas warga Rempang tetap menolak relokasi. “Masyarakat Rempang ingin menjaga tanah adat leluhur mereka yang ditempati sejak dulu,” ujarnya seperti dikutip tempo, Sabtu (27/7/2024).
Hasil kajian WALHI menunjukkan hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang menerima relokasi, sementara sisanya bertahan di kampung masing-masing.
“Pemerintah harus berpikir ulang, jangan sampai proyek ini mengurangi sumber pangan hingga menimbulkan krisis pangan di masa depan,” kata Boy.
Penulis: redaksi
