NarasiKepri.com, Batam – Walikota Batam terpilih, Amsakar Achmad, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Batam untuk memastikan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Amsakar Achmad sebagai langkah untuk menghindari pekerjaan yang tertunda saat transisi pemerintahan yang akan datang.
“Pastikan SPj tahun-tahun kemarin itu selesai. Jangan ada pekerjaan yang tersisa yang nanti bawa-bawa nama pimpinan sekarang,” tegas Amsakar pada Minggu (9/2/2025).
Ia menegaskan bahwa penyelesaian administrasi ini sangat penting agar tidak menghambat kelancaran pemerintahan baru.
Amsakar yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Walikota Batam juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemko Batam, seiring dengan langkah serupa yang diterapkan oleh sejumlah daerah di Indonesia.
Menurutnya, efisiensi anggaran diperlukan untuk optimalisasi tata kelola keuangan daerah, dengan fokus pada kepentingan publik.
“Di era kami, kita sedang melakukan pengetatan ikat pinggang. Tapi ini dimaksudkan agar tata kelola anggaran lebih banyak terkelola untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Selain itu, Amsakar mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini juga selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk memastikan daerah lebih selektif dalam penggunaan anggaran, terutama dalam mendukung program prioritas nasional.
Program MBG Dipercepat
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan kebijakan nasional Presiden Prabowo, dapat dipercepat.
Ia meminta agar program ini segera diwujudkan dengan memastikan lebih banyak dapur yang terlibat.
“Saya minta agar MBG ini betul-betul harus kita push. Kalau laporan yang diterima baru beberapa dapur, sekarang harus dikejar. Kalau tidak salah, masih butuh sekitar 20 dapur lagi,” jelas Amsakar.
Ia juga meminta perhatian khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan untuk memastikan kelancaran program ini. Selain itu, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan biaya-biaya lain yang dinilai tidak produktif juga dilakukan sebagai bagian dari efisiensi yang sedang dijalankan.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menambahkan bahwa seluruh OPD ditargetkan menyelesaikan tahapan efisiensi anggaran hingga 10 Februari 2025, menjelang pemeriksaan dari BPKP yang dijadwalkan pada 15 Februari 2025.
“Presiden telah menginstruksikan agar pengawasan terhadap efisiensi ini dilakukan dengan ketat,” ungkap Jefridin, yang juga menegaskan bahwa pemangkasan SPPD dan pengurangan konsumsi rapat serta ATK sudah diterapkan sejak awal di Kota Batam. (d)
){kind=link}